forum peduli pendidikan tolak dana PI

              Dana Pengembangan Institusi (PI) atau yang disebut  juga sebagai Sumbangan Pengembangan Institusi merupakan kebijakan yang terbilang baru di Universitas Andalas. Dikatakan terbilang baru karena beberapa universitas negeri lainnya terutama di Pulau Jawa telah ada yang menerapkan kebijakan yang sama namun dalam bentuk dan nama yang berbeda. Sama dalam arti kebijakan-kebijakan tersebut mempunyai fungsi sebagai pendapatan universitas di luar suntikan dana dari pemerintah yang beerasal dari APBN.

Lahirnya kebijakan-kebijakan seperti ini merupakan konsekuensi dari perubahan bentuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN) menjadi Badan Hukum Milik Negara (BHMN) ataupun Badan Layanan Umum (BLU). Di dalam konsep BLU, universitas diberi otoritas oleh pemerintah untuk mengadakan pengelolaan keuangan tersendiri yang terpisah dari anggaran keuangan universitas pada APBN. PTN yang menjadi BLU memungkinkan pendapatan anggaran universitas mengalami peningkatan.

Menurut Werry  Darta Taifur selaku Pembantu Rektor II Universitas Andalas, dana pengembangan Institusi merupakan kebijakan berdasarkan hasil rapat senat Universitas Andalas. Kebijakan ini  telah disepakati dengan tujuan untuk peningkatan pelayanan proses belajar mengajar  serta meningkatkan kinerja dan kapasitas tenaga pengajar. Lelaki yang menjabat sebagai Pembantu Rektor II selama dua periode ini ketika ditanyakan perihal indikator apa yang menjadi acuan terhadap  penetapan  dana PI yang berbeda-beda di tiap-tiap fakultas nenuturkan bahwa hal tersebut tergantung pada kebutuhan fakultas itu sendiri. Beliau menambahkan bahwa selama ini dana dari pemerintah untuk anggaran dari Universitas Andalas sangat terbatas dan hanya cukup untuk membayar gaji Dosen dan karyawan serta pemeliharaan kampus. Sementara, untuk pembangunan terlebih pasca gempa ini  Universitas Andalas harus mengupayakan sumber dana lain demi kelancaran pelayanan dan peningkatan fasilitas kampus. Tuntutan itu juga berlanjut  pada pembiayaan penelitian baik yang dilakukan oleh dosen atau mahasiswa. Beliau juga beranggapan bahwa BLU merupakan langkah inisiatif yang diambil oleh PTN guna perkembangan PTN itu sendiri, karena menurut beliau selama belum ada inisiatif tersebut maka PTN tidak akan berkembang.

Sumber : Dokumentasi Infokom

Sementara itu, aksi dana PI ini sendiri tidaklah untuk yang pertama kalinya dilakukan oleh mahasiswa. Sebelumya pada tahun ajaran 2009 lalu,mahasiswa juga mempertanyakan transparansi dana PI pada pimpinan Universitas Andalas. Ketika diwawancarai di ruang kerja beliau hal ini langsung disanggah oleh beliau bahwa sebenarmya pihak pimpinan Universitas Andalas telah mensosialisasikan dana PI ini pada mahasiswa melalui BEM-KM UNAND dalam bentuk anggaran yang memuat tentang mekanisme pencairan maupun modal awal. Mengenai aksi yang berulang kali telah dilakukan mahasiswa terkait penolakan dana PI beliau berpendapat bahwa mahasiswa seharusnya lebih memandang persoalan ini secara mendalam dan rasional. Cara mahasiwa memahami persoalan ini dirasa penting oleh beliau karena setiap kebijakan yang diambil harus dilihat secara objektif dan harus memperbandingkan denagn persoalan lain yang juga sama pentingnya, beliau mencontohkan seorang Mahasiswa yang lama tamatnya itu merupakan beban negara juga, artinya : menurut beliau persoalan ini akan menjadi batu sandungan bagi mahasiswa itu sendiri ketika mereka berbicara tentang pendidikan dimana seyogyanya haruslah ada keseimbangan antara tuntutan akan pelayanan pendidikan yang baik dengan kewajiban yang juga harus dipenuhi mahasiswa sebagai peserta didik.  Dengan akan datangnya tahun ajaran baru, beliau meyakinkan bahwa tidak ada rencana untuk menaikkan dana PI. Beliau juga mengingatkan bahwa kebijakan dana PI ini harus dilihat dari posisi mengakhiri wawancara tersebut beliau juga mengatakan kebijakan seperti dana PI ini mengisyaratkan bahwa tanggung jawab pendidikan bukan hanya pada negara tapi juga melekat pada masyarakat sebagaimana yang diamanatkan oleh UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003. Artinya disana bahwa jaminan mutu dan peningkatan kualitas pendidikan jugalah membutuhkan turut serta masyarakat melalui kesadarannya menanggung biaya pendidikan (Roman/Quinta).